Indonesia resmi memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Aturan ini mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dibagikan, serta memberi hak yang lebih jelas kepada pemilik data. Bagi pemilik website, toko online, dan usaha yang mengelola data pelanggan, ini saatnya meninjau ulang cara data diperlakukan. Undang-undang memberikan masa penyesuaian sebelum ketentuan berlaku sepenuhnya, jadi gunakan waktu ini untuk bersiap.
Catatan: artikel ini adalah gambaran umum untuk tujuan edukasi, bukan nasihat hukum. Untuk kebutuhan spesifik, konsultasikan dengan ahli hukum.
Data pribadi itu apa saja
Data pribadi adalah data tentang seseorang yang dapat mengidentifikasi orang tersebut, baik secara langsung maupun jika digabungkan dengan informasi lain. Contohnya nama, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, dan nomor identitas. Undang-undang juga mengenal data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data kesehatan, data biometrik, dan data keuangan pribadi, yang memerlukan perlindungan lebih ketat.
Prinsip yang perlu dipegang
- Kumpulkan seperlunya: minta hanya data yang benar-benar dibutuhkan untuk tujuan yang jelas.
- Punya dasar yang sah: misalnya persetujuan pemilik data atau kebutuhan untuk menjalankan perjanjian seperti pengiriman pesanan.
- Transparan: jelaskan data apa yang dikumpulkan, untuk apa, dan berapa lama disimpan.
- Aman: lindungi data dari akses yang tidak sah, kebocoran, dan penyalahgunaan.
- Hormati hak pemilik data: termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan meminta penghapusan data.
Langkah praktis untuk pemilik website
Mulailah dengan memetakan data. Tuliskan di mana saja data pelanggan dikumpulkan: formulir kontak, pendaftaran akun, checkout, langganan email, obrolan WhatsApp, dan alat analitik. Catat siapa yang bisa mengakses data itu dan di mana disimpan. Pemetaan sederhana ini sering mengungkap data yang sebenarnya tidak perlu dikumpulkan atau disimpan terlalu lama.
Selanjutnya, perbarui kebijakan privasi agar menjelaskan praktik yang sebenarnya, bukan sekadar menyalin templat. Tambahkan kotak persetujuan yang jelas pada formulir yang mengumpulkan data untuk pemasaran, dan pisahkan dari persetujuan untuk keperluan transaksi.
Perhatikan pihak ketiga
Banyak usaha memakai layanan pihak ketiga seperti penyedia hosting, layanan email, platform pembayaran, dan alat analitik. Data pelanggan mengalir ke layanan-layanan ini. Pilih penyedia yang memiliki komitmen keamanan yang jelas, batasi data yang dibagikan, dan cabut akses aplikasi atau plugin yang sudah tidak dipakai.
Perlindungan data bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk menghargai kepercayaan pelanggan.
Siapkan respons jika terjadi kebocoran
Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal. Yang membedakan adalah kesiapan. Tentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi insiden, bagaimana cara menghentikan kebocoran, dan bagaimana memberi tahu pihak terkait. Undang-undang mengatur kewajiban pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu, jadi rencana tertulis akan sangat membantu saat situasi genting.
Mulai dari kebiasaan kecil
Kepatuhan tidak harus dimulai dengan proyek besar. Hapus data pelanggan yang sudah tidak diperlukan, aktifkan verifikasi dua langkah di akun yang menyimpan data, gunakan HTTPS di seluruh website, dan batasi akses admin hanya kepada orang yang membutuhkan. Langkah-langkah kecil ini membangun budaya menghormati data yang akan memudahkan penyesuaian ketika aturan turunan dan panduan teknis diterbitkan.
Pertanyaan yang bisa kamu ajukan ke tim
Data apa yang kita kumpulkan dan mengapa? Siapa saja yang bisa membukanya? Berapa lama kita menyimpannya? Apa yang terjadi jika pelanggan meminta datanya dihapus? Jika tim belum bisa menjawab keempat pertanyaan ini dengan yakin, di situlah pekerjaan rumah pertama berada. Jawaban yang tertulis akan menjadi dasar kebijakan internal yang lebih rapi.
No comments yet